Oleh: Reza Azis Mukti
Daily Jogja, Yogyakarta - Di banyak daerah, pelayanan publik sering menjadi sumber keluhan masyarakat. Namun di Lampung Timur, perlahan muncul upaya untuk mengubah stigma lama birokrasi yang lambat dan berjarak.
Selama bertahun-tahun, wajah birokrasi di daerah sering kali identik dengan pelayanan yang lambat, berbelit, dan terpusat di ibu kota kabupaten. Masyarakat desa harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya transportasi hanya untuk mengurus administrasi sederhana. Namun perlahan, wajah itu mulai berubah di Kabupaten Lampung Timur.
Transformasi pelayanan publik yang mulai dibangun hari ini menunjukkan bahwa birokrasi modern tidak selalu harus lahir di kota besar. Daerah pun mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan lebih dekat dengan masyarakat apabila ada kemauan untuk berubah.
Kehadiran layanan Eazy Passport di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sukadana menjadi salah satu contoh nyata. Masyarakat Lampung Timur kini tidak perlu lagi pergi jauh ke Kalianda atau Bandar Lampung hanya untuk mengurus paspor. Bagi pekerja migran, calon jamaah umrah dan haji, hingga masyarakat umum, layanan ini tentu memangkas biaya perjalanan sekaligus menghemat waktu.
Di sisi lain, hadirnya Samsat Digital Drive Thru di Mataram Baru menjadi langkah maju yang patut diapresiasi. Pembayaran pajak kendaraan kini tidak lagi hanya terpusat di Samsat Sukadana, tetapi juga diperluas melalui layanan di Kecamatan Pekalongan dan drive thru digital di Mataram Baru. Masyarakat dapat membayar pajak kendaraan tanpa harus turun dari kendaraan dan tanpa antrean panjang birokrasi.
Bagi sebagian orang di perkotaan, pelayanan seperti ini mungkin terlihat biasa. Namun bagi masyarakat di daerah yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus administrasi, perubahan ini memiliki arti besar. Persoalan pelayanan publik bukan sekadar administrasi, melainkan soal akses, waktu, dan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Langkah berikutnya juga terlihat melalui Mal Pelayanan Publik Sukadana yang mulai mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu lokasi pelayanan. Mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kepolisian, hingga ketenagakerjaan kini dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Bahkan transformasi mulai menyentuh desa melalui program PESONA yang mendorong digitalisasi pelayanan administrasi desa agar lebih cepat, transparan, dan efisien.
Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga mulai menghadirkan layanan darurat melalui Call Center 112. Layanan ini menjadi bentuk respon cepat pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat maupun pengaduan pelayanan publik. Kehadiran layanan 112 menunjukkan bahwa pelayanan publik hari ini tidak lagi hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut kecepatan respon, keterbukaan akses, dan kesiapsiagaan pemerintah dalam melayani masyarakat selama 24 jam.
Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari seberapa cepat pemerintah merespon kebutuhan dan persoalan warga. Karena itu, layanan seperti Call Center 112 menjadi simbol penting bahwa pemerintah daerah mulai bergerak menuju pelayanan publik yang modern dan responsif.
Jika langkah-langkah percepatan pelayanan publik ini terus dijaga dan diperluas, bukan tidak mungkin hal tersebut akan menjadi legacy penting kepemimpinan Ela Siti Nuryamah. Sebab warisan seorang pemimpin tidak selalu diukur dari banyaknya bangunan yang berdiri, tetapi dari perubahan sistem yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Masyarakat mungkin tidak selalu mengingat angka-angka program pemerintahan, tetapi masyarakat akan mengingat ketika mengurus paspor menjadi lebih mudah, membayar pajak kendaraan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh, administrasi desa menjadi cepat, atau ketika layanan darurat pemerintah hadir saat dibutuhkan.
Legacy terbesar seorang kepala daerah sesungguhnya adalah ketika masyarakat merasa dipermudah, dihargai, dan dilayani dengan baik oleh negaranya sendiri.
Namun transformasi pelayanan publik tentu tidak boleh berhenti pada simbol peresmian atau pembangunan fasilitas semata. Tantangan terbesar sesungguhnya adalah menjaga konsistensi kualitas pelayanan di lapangan. Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan gedung yang bagus, tetapi juga aparatur yang responsif, ramah, dan bekerja dengan hati.
Saya, Reza Azis Mukti sebagai putra daerah, berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak hanya berjalan mengikuti ritme perubahan, tetapi juga mampu melahirkan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan publik.
Jangan sampai semangat perubahan hanya terlihat di beberapa sektor saja, sementara di sisi lain masyarakat masih menemukan pelayanan yang lambat, wajah birokrasi yang kaku, atau aparatur yang kurang ramah terhadap masyarakat. Karena ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan hanya soal digitalisasi dan gedung pelayanan, tetapi juga bagaimana masyarakat diperlakukan ketika datang meminta pelayanan.
Budaya melayani harus mulai dibangun dari hal sederhana: menyambut masyarakat dengan senyum, ramah dalam komunikasi, responsif terhadap keluhan, dan tidak mempersulit urusan masyarakat. Pelayanan publik yang baik bukan hanya cepat, tetapi juga manusiawi.
Konsistensi juga menjadi hal penting. Sebab masyarakat sering kali kecewa bukan karena tidak adanya program, tetapi karena program yang baik tidak dijaga kualitas pelaksanaannya setelah diresmikan. Maka seluruh OPD perlu memiliki semangat yang sama untuk terus menjaga kualitas pelayanan, melakukan evaluasi, dan berani berinovasi sesuai kebutuhan masyarakat hari ini.
Karena keberhasilan pelayanan publik bukan hanya ditentukan oleh kepala daerah semata, melainkan oleh kesadaran bersama seluruh unsur pemerintahan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Pelayanan yang cepat, transparan, mudah dijangkau, dan penuh keramahan akan melahirkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Lampung Timur memiliki potensi besar untuk menjadi contoh daerah dengan pelayanan publik yang maju dan humanis. Dan perubahan itu sedang dimulai hari ini bukan dari kota metropolitan, tetapi dari daerah yang ingin bergerak maju bersama masyarakatnya.
“Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak menuntut birokrasi yang sempurna. Masyarakat hanya ingin dilayani dengan cepat, mudah, dan manusiawi.”
Komentar0